Kekhawatiran global terhadap eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah kian meningkat setelah mantan penasihat antiterorisme kepresidenan Amerika Serikat (AS), Joe Kent, menyebut Washington berpotensi menggunakan senjata nuklir terhadap Iran.
Pernyataan tersebut diungkapkan Kent dalam wawancara di siaran podcast Tucker Carlson. Menurut analisisnya, apabila Washington bersikeras memaksa Iran menyerah tanpa syarat dan berupaya melengserkan kepemimpinannya, pilihan militer yang tersisa sangat terbatas: melancarkan invasi darat skala penuh atau melakukan serangan nuklir.
Kent menilai pengerahan pasukan darat ke Iran pada dasarnya tidak layak untuk direalisasikan mengingat luasnya wilayah geografis dan besarnya jumlah populasi negara tersebut. Atas dasar keterbatasan itu, ia berspekulasi bahwa pihak AS secara hipotetis dapat mempertimbangkan opsi serangan nuklir terbatas yang dikhususkan untuk menghancurkan fasilitas pengayaan uranium bawah tanah di kawasan pegunungan Iran.
Ortu Ungkap ABG di Jakbar Berkali-kali Dicabuli Kenalan di Medsos
Retorika keras dari pihak Washington sendiri sebelumnya telah mencuat sejak April lalu. Saat itu, Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman bahwa peradaban Iran akan hancur kecuali mereka menyetujui tuntutan AS, termasuk ancaman terhadap fasilitas infrastruktur sipil seperti jembatan dan pembangkit listrik.
Pergeseran Taktik dan Sanksi Ekonomi Baru
Isu opsi penggunaan senjata nuklir ini bergulir di tengah dinamika taktik militer AS baru-baru ini. Washington sempat menangguhkan gelombang serangan terhadap Iran menyusul kabar di media bahwa persediaan rudal pencegat serta amunisi presisi tinggi milik Pentagon telah menipis. Kendati demikian, Trump beserta sejumlah pejabat senior pemerintah AS secara terbuka membantah laporan mengenai kelangkaan persediaan amunisi tersebut.
Komisi III Minta Kasus Peredaran Dolar Singapura Palsu Diusut Tuntas
Sebagai langkah lanjutan dalam menekan Teheran, Trump pekan lalu mengumumkan operasi ekonomi berskala luas yang diberi nama "Hari-H Ekonomi" (Economic D-Day).
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent merilis rangkaian sanksi baru terhadap hampir 60 entitas, individu, dan kapal di berbagai yurisdiksi, termasuk 21 entitas yang berbasis di China. Bessent memperingatkan secara tegas bahwa entitas mana pun yang kedapatan memfasilitasi aktivitas pencucian uang untuk Iran akan langsung diputus aksesnya dari sistem keuangan dolar AS.
