Pemerintah Kota Padang terus berupaya mengatasi permasalahan banjir yang melanda wilayah tersebut. Pada Selasa, 11 Agustus 2026, Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigadir Jenderal Yopie Indra Prasetya Sepang, melakukan audiensi serta peninjauan langsung terkait dampak banjir. Pertemuan peninjauan ini dipusatkan di Gedung Putih, yang merupakan kediaman resmi Wali Kota Padang. Langkah ini diambil menyusul bencana banjir yang sebelumnya melanda Kota Padang pada Senin, 3 Agustus 2026.
Bencana banjir yang terjadi pada awal Agustus 2026 tersebut tercatat sebagai peristiwa banjir kedua yang melanda Kota Padang, setelah sebelumnya daerah ini juga diterjang bencana hidrometeorologi pada November 2025. Mengingat sifatnya yang berulang, peninjauan lapangan dilakukan secara menyeluruh ke beberapa titik yang mengalami dampak cukup parah. Peninjauan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Padang, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Kota Padang, serta perwakilan dari pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang.
Rombongan meninjau beberapa lokasi terdampak di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, yang meliputi area Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06, serta kawasan Guo RT 03 RW 06. Selain di Kecamatan Kuranji, tim pemantau juga melakukan inspeksi ke kawasan By Pass Air Pacah yang terletak di Kecamatan Koto Tangah. Peninjauan langsung ini bertujuan untuk melihat kondisi riil di lapangan guna menyusun langkah penanganan yang tepat dan terintegrasi bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Prabowo Sindir Banyak Pemda Belum Gunakan Anggaran dengan Baik
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam penanganan bencana. Fadly Amran menyatakan bahwa penanganan banjir di Kota Padang tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, penanganan harus diintegrasikan dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang agar pencegahan dapat berjalan lebih efektif. Untuk merealisasikan rencana tersebut, total kebutuhan anggaran penanganan banjir Kota Padang yang tercantum dalam dokumen R3P mencapai Rp 955,771 miliar.
Anggaran yang diusulkan dalam dokumen R3P tersebut mencakup sejumlah proyek infrastruktur dan teknologi mitigasi. Usulan proyek fisik tersebut meliputi pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan sistem drainase di kawasan Bypass yang berada tepat di depan kantor Wali Kota Padang, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi. Selain itu, pemerintah setempat juga mengusulkan pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, hingga penyediaan alat sensor banjir di Batang Kuranji.
Dana Bagi Hasil Belum Cair, Dedi Mulyadi Koreksi Defisit APBD Jabar 2026
Menanggapi usulan tersebut, Brigadir Jenderal Yopie Indra Prasetya Sepang memberikan catatan khusus mengenai kondisi banjir di Kota Padang. Menurut Yopie, banjir yang melanda kota tersebut pada 3 Agustus 2026 merupakan kejadian berulang yang memerlukan pembahasan secara lebih mendalam. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa seluruh usulan penanganan banjir yang telah diajukan oleh Wali Kota Padang ini akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Satgas (Kasatgas) demi mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
