Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong integrasi sistem ketahanan bencana ke dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan hasil pembangunan di tengah tingginya kerentanan wilayah terhadap potensi bencana alam.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri agenda Forum for Sustainable Resilience yang mengusung tema Integrating Institutions for Sustainable Resilience di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (9/9).
Menurut Bima, Indonesia secara geografis merupakan negara yang rawan bencana, sehingga pengurangan risiko memerlukan partisipasi aktif seluruh lini pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Keberadaan instrumen kelembagaan seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian/lembaga, hingga jajaran pemerintah daerah dipandang sudah cukup memadai dari segi struktur.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Namun, tantangan terbesar saat ini bergeser pada integrasi tata kelola dan operasional sistem penanggulangan bencana, bukan lagi pembentukan lembaga baru. Bima menggarisbawahi bahwa sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia membawa dinamika dan komplikasi tersendiri yang menuntut sinkronisasi kebijakan antartingkat pemerintahan.
Penguatan Mitigasi dan Integrasi Data Kebencanaan
Bima menegaskan bahwa ketahanan wilayah tidak dapat terus-menerus bertumpu pada langkah penanganan darurat saat krisis terjadi. Seluruh ikhtiar mitigasi harus dirancang secara matang sebelum bencana melanda, dengan menempatkan alokasi anggaran mitigasi sebagai bentuk investasi perlindungan hasil pembangunan, bukan beban biaya tambahan.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Untuk mewujudkan hal tersebut, pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah didorong memanfaatkan basis data kebencanaan yang terpadu. Rujukan informasi tersebut mencakup:
- Peta risiko bencana di setiap wilayah,
- Informasi prakiraan cuaca terkini,
- Keandalan sistem peringatan dini (early warning system), serta
- Karakteristik dan kondisi riil wilayah setempat.
Keberhasilan penguatan sistem ketahanan bencana dinilai membutuhkan kerja sama lintas sektor. Selain peran pemerintah daerah, upaya mitigasi jangka panjang menuntut kolaborasi terpadu bersama masyarakat, pelaku usaha, kalangan akademisi, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan.
