Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, menyoroti penentuan desil masyarakat yang menjadi acuan utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) pemerintah. Ia meminta pemerintah memastikan warga berpenghasilan rendah tidak kehilangan hak untuk menerima bantuan akibat terjadinya kesalahan dalam pengelompokan data.
Menurut Giri, ketepatan data desil bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berpengaruh langsung terhadap akses masyarakat terhadap bantuan sosial. Kelompok masyarakat dengan pendapatan terbawah dinilai masih banyak yang bergantung pada bantuan pemerintah guna menyambung kebutuhan hidup.
Kasus Ketidaksesuaian Data dan Kebutuhan Transparansi
Persoalan ketidaktepatan data di lapangan menjadi perhatian serius setelah ditemukannya kasus anomali pengelompokan ekonomi warga. Giri mencontohkan kasus seorang penarik becak yang justru tercatat masuk ke dalam desil 9, yang menunjukkan data tersebut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Kasus ini menjadi gambaran nyata perlunya verifikasi serta pengecekan ulang data masyarakat secara menyeluruh.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Guna menghindari kesalahan serupa, Giri meminta pemerintah membuka kriteria dan variabel yang digunakan dalam menetapkan posisi desil setiap warga. Keterbukaan tolok ukur tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui dasar penetapan desil mereka sekaligus mencegah bantuan sosial salah sasaran.
Pelibatan Pemerintah Daerah dan Pembaruan Berkala
Dalam proses validasi, pemerintah pusat diminta melibatkan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi data administratif desil di lapangan. Pemerintah daerah memiliki keunggulan akses yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat, sehingga dapat membantu mencocokkan data administratif dengan keadaan riil di lapangan.
Prabowo Perintahkan Siapkan 2 Juta Hektare Lahan Tebu untuk Program BBM E20
Selain itu, data penentuan desil dinilai perlu diperbarui secara berkala untuk mengikuti dinamika perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Pasalnya, kondisi seseorang dapat berubah dalam waktu singkat, seperti akibat kehilangan pekerjaan atau mengalami perubahan sumber pendapatan. Giri menegaskan bahwa langkah verifikasi, sinkronisasi, dan pelibatan pemerintah daerah hingga ke unsur yang paling rendah harus dilakukan melalui mekanisme check and recheck yang terstruktur dan terukur.
