Pembaruan regulasi di bidang hak asasi manusia menjadi langkah krusial dalam memperkuat kepastian perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang saat ini menjadi landasan utama, telah berlaku selama lebih dari dua dekade, atau tepatnya lebih dari 25 tahun. Regulasi tersebut disusun dalam konteks yang sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, langkah memperbarui kerangka hukum ini dinilai sangat penting agar regulasi nasional mampu merespons berbagai dinamika serta perkembangan tantangan hak asasi manusia yang telah bergeser secara signifikan dalam dua dekade terakhir.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik, menyampaikan bahwa revisi regulasi ini merupakan sebuah keharusan. Dalam keterangannya pada Kamis (30/7) yang mengutip Antara, ia secara tegas menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sangat diperlukan. Ahmad Taufan Damanik, yang juga merupakan salah satu penyusun Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM), menilai rancangan tersebut menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan zaman. Revisi ini tidak sekadar memperbarui norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, melainkan juga dirancang untuk mengakomodasi berbagai isu baru. Beberapa permasalahan yang kini menjadi bagian penting untuk diakomodasi meliputi dampak korupsi terhadap pemenuhan hak warga negara, kerusakan lingkungan, perlindungan lansia, hingga pemenuhan hak kelompok minoritas.
