Pelaporan pajak penghasilan bagi pekerja mandiri menuntut kecermatan tersendiri, terutama menyusul pembaruan infrastruktur administrasi perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan sistem Coretax untuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. Perubahan ini membawa penyesuaian teknis mulai dari aktivasi akun, verifikasi data otomatis, hingga batas waktu dan kebijakan sanksi administratif.
Memahami ketentuan pelaporan SPT Tahunan bagi pekerja lepas atau freelance membantu wajib pajak menjalankan kewajiban sesuai regulasi yang berlaku sekaligus memanfaatkan mekanisme pelaporan terbaru secara tepat.
Batas Waktu Pelaporan dan Kebijakan Relaksasi Sanksi Administrasi
Berdasarkan aturan perundang-undangan resmi, tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2025 ditetapkan pada 31 Maret 2026. Seluruh wajib pajak orang pribadi, termasuk pekerja lepas dan profesional mandiri, terikat pada batas waktu yuridis tersebut.
Kendati demikian, DJP menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 yang memberikan kebijakan relaksasi. Wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 atau melakukan pembayaran pajak terutang setelah 31 Maret 2026 hingga 30 April 2026 dibebaskan dari sanksi administratif, baik denda keterlambatan maupun bunga.
Secara teknis, relaksasi ini dijalankan melalui langkah administratif:
Walkot Makassar Minta Driver Ojol Dikecualikan dari Aturan Ganjil-Genap BBM
- DJP tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan dalam rentang masa relaksasi.
- Apabila STP terlanjur diterbitkan sistem, sanksi administratif akan dihapuskan secara jabatan.
- Keterlambatan pelaporan di dalam jendela relaksasi tidak memengaruhi catatan kepatuhan wajib pajak, serta tidak menjadi dasar pembatalan status tertentu atau penolakan permohonan layanan perpajakan lainnya.
Alur Akses dan Pembuatan Akun di Portal Coretax
Penyampaian SPT Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 dialihkan ke platform terpadu Coretax yang dapat diakses melalui alamat resmi https://coretaxdjp.pajak.go.id. Setiap wajib pajak wajib memiliki akun aktif beserta kode otorisasi atau sertifikat elektronik untuk dapat mengirimkan laporan.
Wajib pajak yang sebelumnya telah memiliki akun pada sistem DJP Online serta telah memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat mengaktifkan akun Coretax secara mandiri. Langkah aktivasi dilakukan dengan memilih opsi "Lupa Kata Sandi" pada halaman utama Coretax lalu memasukkan NIK yang telah terdaftar.
Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik diproses melalui menu "Portal Saya", kemudian memilih submenu "Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik". Instrumen otorisasi ini berfungsi sebagai tanda tangan elektronik resmi saat mengesahkan SPT Tahunan.
Ketentuan Data Pra-Isi dan Pelaporan Penghasilan Lepas
Sistem Coretax dilengkapi kemampuan pengisian data otomatis atau prepopulated data. Namun, tingkat kelengkapan data pra-isi tersebut berbeda bergantung pada klasifikasi sumber penghasilan wajib pajak.
Helikopter Dauphin Dikerahkan Cari 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda
Bagi wajib pajak berstatus karyawan, Coretax langsung menarik data penghasilan serta bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja. Sementara bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rutin menyetorkan PPh final setiap bulan, data yang tersaji otomatis mencakup riwayat setoran pajak bulanan selama tahun pajak berjalan.
Bagi pekerja lepas yang menerima penghasilan dari berbagai klien atau menjalankan kegiatan bebas, mekanisme pelaporan tetap mewajibkan input dan pengecekan manual:
- Melakukan verifikasi terhadap data pemotongan atau bukti potong yang berhasil ditarik otomatis oleh sistem Coretax.
- Menambahkan penghasilan lain di luar data pra-isi yang belum terekam di sistem.
- Mengisi daftar harta dan kepemilikan aset secara mandiri per akhir tahun pajak.
- Memperbarui daftar kewajiban atau utang yang masih berjalan.
Kewajiban mengisi data pribadi, harta, dan utang secara mandiri menjadi langkah akhir sebelum SPT diverifikasi dan dikirimkan secara elektronik menggunakan kode otorisasi yang telah dibuat.
