Pada tanggal 31 Juli 2026, tata kelola keuangan negara terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran program tersebut. Sesuai dengan putusan yang ada, anggaran untuk pelaksanaan program MBG harus dipisahkan sepenuhnya dari anggaran pendidikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemisahan ini menjadi langkah penting dalam mengelola keuangan negara agar setiap alokasi dana dapat berjalan sesuai dengan aturan konstitusi yang berlaku.
Keputusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kejelasan mengenai tafsir hukum terkait penggunaan dana pendidikan nasional. Charles Honoris menyatakan bahwa kebijakan memasukkan anggaran program MBG ke dalam klaster anggaran pendidikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan amanat konstitusi. Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa dana pendidikan yang terdapat di dalam APBN tidak lagi boleh digunakan untuk membiayai pelaksanaan program MBG. Hal ini didasarkan pada ketetapan bahwa program pemberian makanan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama dari penyelenggaraan pendidikan, sehingga alokasinya harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan.
Untuk mendukung perubahan struktur anggaran ini, Mahkamah Konstitusi memberikan masa penyesuaian kepada pemerintah. Batas waktu penyesuaian alokasi anggaran tersebut ditetapkan paling lambat hingga APBN Tahun Anggaran 2028. Meskipun terdapat kelonggaran waktu, Charles Honoris mendorong agar tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap putusan hukum. Sejalan dengan pandangan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menilai bahwa pemisahan anggaran ini akan menghilangkan kerancuan dalam pengelolaan keuangan. Ia menyatakan bahwa jika program MBG memiliki anggaran sendiri dengan nomenklatur yang spesifik, maka sistem penganggaran dan pertanggungjawabannya akan menjadi jauh lebih baik dan transparan.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Lebih lanjut, Irma Suryani menegaskan bahwa faktanya program MBG memang bukanlah sebuah program pendidikan. Program ini memiliki fungsi dan tujuan yang sangat berbeda, yakni berfokus pada kesehatan fisik dan pemenuhan gizi masyarakat secara langsung. Menurut penjelasannya, program MBG berguna untuk meningkatkan kecerdasan atau IQ anak bangsa. Selain itu, program ini juga dirancang untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu kebutuhan gizi ibu hamil, memperbaiki kondisi fisik anak-anak yang mengalami masalah gizi buruk, serta berperan penting dalam mencegah terjadinya stunting di berbagai wilayah.
Adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi ini juga dinilai sebagai momentum yang sangat tepat bagi pemerintah untuk melakukan pemfokusan ulang atau refocusing terhadap pelaksanaan program MBG. Charles Honoris menjelaskan bahwa jika tujuan utama program ini adalah untuk memperbaiki status gizi masyarakat, maka pendekatannya harus dipastikan tepat sasaran dan tidak lagi bersifat universal. Mengingat tidak semua anak membutuhkan intervensi gizi yang sama besarnya, program ini semestinya diprioritaskan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Prioritas sasaran tersebut mencakup anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang memiliki risiko tinggi mengalami masalah gizi.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta berbagai hasil kajian dari lembaga masyarakat sipil, jumlah penerima manfaat program MBG dapat difokuskan pada sekitar 26 juta orang yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Dengan menerapkan pendekatan yang lebih terarah ini, kebutuhan anggaran diperkirakan dapat ditekan secara signifikan menjadi sekitar Rp60 triliun per tahun. Efisiensi pendanaan ini akan membuat program MBG menjadi lebih berkelanjutan secara fiskal dan tidak membebani APBN secara berlebihan. Pada saat yang sama, pemisahan ini memastikan bahwa ruang anggaran pendidikan tidak lagi tergerus dan dapat difokuskan sepenuhnya untuk memenuhi kewajiban konstitusi di sektor pendidikan nasional.
