Pengamat ekonomi politik Frits Oscar Fanggidae mendorong adanya kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat dan pemerintah untuk membantu warga terdampak sekaligus mempercepat pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, kerja sama lintas pihak sangat penting dalam mengatasi dampak bencana secara menyeluruh.
Frits menilai pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam memastikan seluruh masyarakat yang terdampak mendapatkan penanganan serta bantuan secara tepat. Penanganan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar para korban hingga pemulihan berbagai kerusakan yang terjadi di wilayah terdampak gempa bumi.
Peninjauan Lapangan dan Pendampingan Psikososial
Upaya penanganan dan pemulihan pascagempa di NTT sebelumnya turut dipantau langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mendatangi lokasi bencana. Dalam kunjungannya di Sikka, Gibran meninjau langsung kondisi pengungsian warga serta fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Selain meninjau sarana umum dan pengungsian, Gibran menggandeng mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI). Keterlibatan mahasiswa Fakultas Psikologi UI tersebut ditujukan untuk memberikan pendampingan psikososial dan layanan trauma healing bagi anak-anak yang terdampak bencana.
Menurut Frits, langkah pejabat negara yang hadir langsung ke lokasi terdampak bencana merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab pemerintah saat menghadapi situasi krisis dan bencana.
Prioritas Pemenuhan Kebutuhan dan Pemulihan Fisik
Lebih lanjut, Frits menggarisbawahi bahwa fokus utama pemerintah saat ini harus tertuju pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Pada saat yang sama, langkah pemulihan fisik terhadap kerusakan yang ditimbulkan juga perlu dipercepat, baik pada rumah tinggal warga maupun sarana umum.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Frits menegaskan bahwa laju pemulihan daerah pascabencana sangat dipengaruhi oleh kecepatan perbaikan infrastruktur vital. Pemulihan sarana transportasi dan akses publik dinilai menjadi penentu utama dalam menunjang aktivitas masyarakat pascagempa.
"Pemulihan tergantung dari percepatan memperbaiki kerusakan, terutama sarana publik. Pelabuhan, jembatan, dan jalan harus segera secepatnya," ujar Frits.
