Membangun jaringan organisasi berskala nasional membutuhkan strategi ekspansi struktur yang terencana hingga ke tingkat daerah. Salah satu contoh konsolidasi jaringan ini terlihat dari rangkaian kegiatan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), selama berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungan yang berlangsung selama tiga hari mulai dari 31 Juli hingga 2 Agustus 2026, Joko Widodo meninjau langsung perkembangan struktur Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Joko Widodo, yang juga merupakan ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, menyoroti bahwa pembentukan kepengurusan yang solid merupakan modal penting untuk mencapai target kemenangan pada tahun 2029 mendatang. Agenda ini memberikan gambaran mengenai pentingnya pemerataan struktur kelembagaan dari pusat hingga ke daerah.
Pencapaian target perluasan jaringan memerlukan kelengkapan struktur utama di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota. Saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Kupang pada hari Sabtu, 1 Agustus, Joko Widodo menyampaikan bahwa pengurus tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI telah terbentuk 100 persen di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan mencapai angka 100 persen di tingkat provinsi ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar organisasi telah terbangun sepenuhnya. Lebih lanjut, kelengkapan struktur untuk tingkat kabupaten dan kota melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) juga mencatatkan perkembangan yang signifikan, yakni sudah terbentuk sebesar 97 persen. Angka pembentukan pengurus DPD ini mencerminkan tingginya tingkat penetrasi jaringan ke berbagai wilayah strategis di seluruh tanah air.
KPK Dalami Nusron Wahid di Kasus Summarecon, Presiden Tak Ikut Campur
Setelah struktur di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota hampir rampung secara keseluruhan, perluasan operasional organisasi berlanjut ke tingkat kecamatan. Berdasarkan data kepengurusan yang disampaikan, struktur PSI di tingkat kecamatan saat ini telah berhasil mencapai angka 84 persen. Pencapaian sebesar 84 persen di tingkat kecamatan ini merupakan bagian dari upaya membangun mesin organisasi berskala besar. Dengan kelengkapan struktur yang terus diperkuat hingga ke tingkat kecamatan, koordinasi program kerja antara pengurus pusat dan daerah dapat berjalan secara lebih terarah. Hal ini sangat krusial dalam mempersiapkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur organisasi untuk menghadapi berbagai agenda operasional menuju tahun 2029.
Tingkat akar rumput atau lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan lapisan struktur yang paling dekat dengan masyarakat. Saat ini, pembentukan pengurus organisasi untuk tingkat RT dan RW baru menyentuh angka 28 persen. Meskipun persentase di tingkat RT dan RW baru mencapai 28 persen, Joko Widodo meyakini bahwa pada akhir tahun 2026 ini, seluruh kepengurusan mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat terkecil seperti RT dan RW seluruhnya sudah akan terbentuk. Keyakinan bahwa struktur akan rampung sepenuhnya pada akhir 2026 ini menunjukkan adanya penetapan target waktu yang terukur dalam proses konsolidasi jaringan secara nasional.
RSCM, Siswi Keracunan MBG di Karo Tak Alami Gangguan Fungsi Otak
Selain memantau perkembangan struktur jaringan organisasi, interaksi langsung dengan pelaku ekonomi dan masyarakat setempat juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan di Nusa Tenggara Timur. Selama berada di Kabupaten Kupang, Joko Widodo menyempatkan diri untuk bertemu langsung dengan para nelayan rumput laut di kawasan Pantai Oesina. Pertemuan dengan nelayan rumput laut di Pantai Oesina ini menunjukkan pendekatan langsung terhadap sektor ekonomi masyarakat pesisir di daerah tersebut. Di samping itu, selama berada di Kota Kupang, Joko Widodo juga mengikuti kegiatan jalan santai pada acara Car Free Day (CFD) serta menghadiri karnaval budaya. Rangkaian kegiatan ini memperlihatkan kombinasi antara agenda konsolidasi internal dalam Rakorda PSI Kota Kupang dan pendekatan langsung kepada berbagai elemen masyarakat lokal.
